Teks lengkap:

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Ditemukan dalam:

1. 121/PMK.07/2017
2. 27/PMK.05/2013
3. /PMK.08/2021
4. 5/PMK.07/2014

1. Dana Bagi Hasil (DBH) (-100%)

   Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

   Ditemukan dalam 121/PMK.07/2017, 27/PMK.05/2013, dan 2 dokumen lainnya

   ---

2. Dana Bagi Hasil (DBH) (-100%)

   Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

   Ditemukan dalam 215/PMK.07/2015

   ---

3. Dana Bagi Hasil (DBH) (-100%)

   Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

   Ditemukan dalam 174/PMK.08/2016, 257/PMK.07/2015, dan 1 dokumen lainnya

   ---

4. Dana Bagi Hasil (DBH) (-100%)

   Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

   Ditemukan dalam 125/PMK.08/2017

   ---

5. Dana Bagi Hasil (DBH) (-100%)

   Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

   Ditemukan dalam 85/PMK.03/2019

   ---

6. Dana Bagi Hasil (DBH) (-100%)

   Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

   Ditemukan dalam 250/PMK.07/2014

   ---

7. Dana Bagi Hasil (DBH) (-100%)

   Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

   Ditemukan dalam 108/PMK.05/2016 dan 93/PMK.07/2016

   ---

8. Dana Bagi Hasil (DBH) (-100%)

   Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

   Ditemukan dalam 131/PMK.03/2017, 145/PMK.07/2013, dan 3 dokumen lainnya

   ---

9. Dana Bagi Hasil (DBH) (-100%)

   Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

   Ditemukan dalam 235/PMK.07/2015

   ---

10. Dana Bagi Hasil (DBH) (-100%)

    Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

    Ditemukan dalam 144/PMK.07/2017

    ---