Teks lengkap:

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, yang selanjutnya disingkat DPOD, adalah dewan yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah.

Ditemukan dalam:

1. PP 43 TAHUN 2010

1. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, (DPOD,) (-100%)

   Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, yang selanjutnya disingkat DPOD, adalah dewan yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah.

   Ditemukan dalam PP 43 TAHUN 2010

   ---

2. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah selanjutnya disingkat DPOD (DPOD) (-100%)

   Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah.

   Ditemukan dalam PP 65 TAHUN 2005

   ---

3. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) (-100%)

   Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah.

   Ditemukan dalam PP 6 TAHUN 2008

   ---

4. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) (-100%)

   Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi daerah.

   Ditemukan dalam PERPRES 91 TAHUN 2015 dan PP 106 TAHUN 2021

   ---

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (DPRD,) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

   Ditemukan dalam PP 7 TAHUN 2008

   ---

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (DPRD,) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

   Ditemukan dalam PP 55 TAHUN 2005

   ---

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (DPRD,) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

   Ditemukan dalam UU 7 TAHUN 2012

   ---

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (DPRD,) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

   Ditemukan dalam 11/PMK.07/2009, 11/PMK.07/2010, dan 1 dokumen lainnya

   ---

9. Tim Penilai Calon Sekretaris Daerah Aceh, (Tim Penilai,) (-100%)

   Tim Penilai Calon Sekretaris Daerah Aceh, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Aceh.

   Ditemukan dalam PP 58 TAHUN 2009

   ---

10. Majelis Wali Amanat (MWA) (-100%)

    Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Undip yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.

    Ditemukan dalam PP 52 TAHUN 2015

    ---