Teks lengkap:

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi daerah.

Ditemukan dalam:

1. PERPRES 91 TAHUN 2015
2. PP 106 TAHUN 2021

1. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) (-100%)

   Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi daerah.

   Ditemukan dalam PERPRES 91 TAHUN 2015 dan PP 106 TAHUN 2021

   ---

2. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) (-100%)

   Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah.

   Ditemukan dalam PP 6 TAHUN 2008

   ---

3. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah selanjutnya disingkat DPOD (DPOD) (-100%)

   Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah.

   Ditemukan dalam PP 65 TAHUN 2005

   ---

4. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, (DPOD,) (-100%)

   Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, yang selanjutnya disingkat DPOD, adalah dewan yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah.

   Ditemukan dalam PP 43 TAHUN 2010

   ---

5. Badan Legislasi Daerah (Balegda) (-100%)

   Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi daerah.

   Ditemukan dalam PERPRES 87 TAHUN 2014

   ---

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

   Ditemukan dalam UU 33 TAHUN 2004

   ---

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

   Ditemukan dalam PP 41 TAHUN 2007, PP 49 TAHUN 2008, dan 3 dokumen lainnya

   ---

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (DPRD) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

   Ditemukan dalam PP 18 TAHUN 2017

   ---

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD (DPRD) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

   Ditemukan dalam PP 3 TAHUN 2007

   ---

10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi atau sebutan lainnya) (-100%)

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi atau sebutan lainnya adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di provinsi dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

    Ditemukan dalam UU 8 TAHUN 2015

    ---