Teks lengkap:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Ditemukan dalam:

1. PP 20 TAHUN 2007

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

   Ditemukan dalam PP 20 TAHUN 2007

   ---

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

   Ditemukan dalam PERPRES 11 TAHUN 2010, PP 23 TAHUN 2015, dan 1 dokumen lainnya

   ---

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

   Ditemukan dalam PP 3 TAHUN 2015

   ---

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

   Ditemukan dalam UU 33 TAHUN 2004

   ---

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

   Ditemukan dalam PP 41 TAHUN 2007, PP 49 TAHUN 2008, dan 3 dokumen lainnya

   ---

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD (DPRD) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

   Ditemukan dalam PP 3 TAHUN 2007

   ---

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

   Ditemukan dalam 108/PMK.05/2016, PP 12 TAHUN 2017, dan 3 dokumen lainnya

   ---

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

   Ditemukan dalam PP 54 TAHUN 2017

   ---

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

   Ditemukan dalam PP 12 TAHUN 2019, PP 18 TAHUN 2016, dan 1 dokumen lainnya

   ---

10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (-100%)

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

    Ditemukan dalam 104/PMK.05/2019, 176/PMK.05/2016, dan 3 dokumen lainnya

    ---