Teks lengkap:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi atau sebutan lainnya adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di Provinsi dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Ditemukan dalam:

1. UU 1 TAHUN 2015

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi atau sebutan lainnya) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi atau sebutan lainnya adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di Provinsi dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

   Ditemukan dalam UU 1 TAHUN 2015

   ---

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi atau sebutan lainnya) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi atau sebutan lainnya adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di provinsi dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

   Ditemukan dalam UU 8 TAHUN 2015

   ---

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD atau dengan sebutan lain (DPRD atau dengan sebutan lain) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD atau dengan sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

   Ditemukan dalam PP 8 TAHUN 2008

   ---

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

   Ditemukan dalam 108/PMK.05/2016, PP 12 TAHUN 2017, dan 3 dokumen lainnya

   ---

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

   Ditemukan dalam PP 54 TAHUN 2017

   ---

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

   Ditemukan dalam PP 12 TAHUN 2019, PP 18 TAHUN 2016, dan 1 dokumen lainnya

   ---

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

   Ditemukan dalam 104/PMK.05/2019, 176/PMK.05/2016, dan 3 dokumen lainnya

   ---

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (DPRD) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

   Ditemukan dalam PP 18 TAHUN 2017

   ---

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD (DPRD) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

   Ditemukan dalam PP 6 TAHUN 2008

   ---

10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (-100%)

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

    Ditemukan dalam UU 33 TAHUN 2004

    ---