Teks lengkap:

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah Instansi Eselon II pada DJPBN Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyusun LK BUN dan LKPP.

Ditemukan dalam:

1. 217/PMK.05/2013

1. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (-100%)

   Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah Instansi Eselon II pada DJPBN Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyusun LK BUN dan LKPP.

   Ditemukan dalam 217/PMK.05/2013

   ---

2. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (-100%)

   Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah Instansi Eselon II pada DJPBN, Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyusun LK BUN dan LKPP.

   Ditemukan dalam 235/PMK.05/2011

   ---

3. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) (-100%)

   Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disebut Dit. APK adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.

   Ditemukan dalam 219/PMK.05/2016 dan 260/PMK.05/2014

   ---

4. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) (-100%)

   Direktorat Jenderal Anggaran yang selanjutnya disingkat DJA adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran.

   Ditemukan dalam 153/PMK.05/2017 dan 256/PMK.05/2015

   ---

5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) (-100%)

   Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat DJPBN adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

   Ditemukan dalam 218/PMK.05/2016, 219/PMK.05/2016, dan 2 dokumen lainnya

   ---

6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) (-100%)

   Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut DJPb adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.

   Ditemukan dalam 127/PMK.05/2018

   ---

7. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Direktorat APK) (-100%)

   Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disebut Direktorat APK adalah salah satu unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.

   Ditemukan dalam 189/PMK.05/2018

   ---

8. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN) (-100%)

   Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut UAPBUN adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA BUN.

   Ditemukan dalam 263/PMK.05/2014

   ---

9. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN) (-100%)

   Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut UAPBUN adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan di bawahnya.

   Ditemukan dalam 169/PMK.05/2018

   ---

10. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) (-100%)

    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

    Ditemukan dalam 78/PMK.06/2015

    ---