Teks lengkap:

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditemukan dalam:

1. 193/PMK.02/2017

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) (100%)

   Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam 193/PMK.02/2017

   ---

2. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) (100%)

   Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam 213/PMK.06/2020, 94/PMK.06/2019, dan 1 dokumen lainnya

   ---

3. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) (100%)

   Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam 113/PMK.06/2019

   ---

4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, (DJKN,) (99%)

   Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disingkat DJKN, adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam 27/PMK.06/2016 dan 46/PMK.06/2017

   ---

5. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, (DJKN,) (99%)

   Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut DJKN, adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam 90/PMK.06/2016

   ---

6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, (Direktorat Jenderal,) (99%)

   Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal, adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

   Ditemukan dalam 113/PMK.06/2016 dan 63/PMK.09/2016

   ---

7. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, (Direktorat Jenderal,) (99%)

   Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal, adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam 102/PMK.06/2017, 20/PMK.05/2016, dan 1 dokumen lainnya

   ---

8. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, (Direktur Jenderal,) (98%)

   Direktur Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal, adalah salah satu pejabat unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam 102/PMK.06/2017, 20/PMK.05/2016, dan 1 dokumen lainnya

   ---

9. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, (Direktur Jenderal,) (98%)

   Direktur Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal, adalah salah satu pejabat unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

   Ditemukan dalam 113/PMK.06/2016 dan 63/PMK.09/2016

   ---

10. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Direktorat Jenderal) (98%)

    Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Ditemukan dalam 82/PMK.06/2019

    ---