Teks lengkap:

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnya disebut DJPB, adalah unit eselon 1 pada Departemen Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditemukan dalam:

1. 249/PMK.02/2011

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, (DJPB,) (-100%)

   Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnya disebut DJPB, adalah unit eselon 1 pada Departemen Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Ditemukan dalam 249/PMK.02/2011

   ---

2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, (DJPB,) (-100%)

   Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnya disingkat DJPB, adalah unit eselon 1 pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam 69/PMK.06/2016

   ---

3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) (-100%)

   Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat DJPB adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Ditemukan dalam 118/PMK.06/2018

   ---

4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, (DJKN,) (-100%)

   Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disingkat DJKN, adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

   Ditemukan dalam 174/PMK.06/2010, 175/PMK.06/2010, dan 1 dokumen lainnya

   ---

5. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, (DJKN,) (-100%)

   Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disingkat DJKN, adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Ditemukan dalam 160/PMK.06/2013

   ---

6. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, (DJKN,) (-100%)

   Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut DJKN, adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Ditemukan dalam 93/PMK.06/2010

   ---

7. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya DJKN,) (-100%)

   Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya DJKN, adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh 3 Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

   Ditemukan dalam 105/PMK.05/2013

   ---

8. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) (-100%)

   Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat DJPb adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam /PMK.05/2021

   ---

9. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Direktorat Jenderal) (-100%)

   Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas seperti menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam 55/PMK.06/2018

   ---

10. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) (-100%)

    Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

    Ditemukan dalam 8/PMK.06/2023

    ---