Teks lengkap:

Distrik, yang dahulu dikenal dengan kecamatan, adalah wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf k Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Ditemukan dalam:

1. UU 23 TAHUN 2012
2. UU 24 TAHUN 2012

1. Distrik, yang dahulu dikenal dengan kecamatan, (-100%)

   Distrik, yang dahulu dikenal dengan kecamatan, adalah wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf k Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

   Ditemukan dalam UU 23 TAHUN 2012 dan UU 24 TAHUN 2012

   ---

2. Provinsi Papua (-100%)

   Provinsi Papua adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

   Ditemukan dalam UU 26 TAHUN 2002 dan UU 35 TAHUN 2003

   ---

3. Daerah Otonomi, (Daerah,) (-100%)

   Daerah Otonomi, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

   Ditemukan dalam UU 25 TAHUN 1999

   ---

4. Wilayah Administrasi (-100%)

   Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

   Ditemukan dalam UU 23 TAHUN 2000

   ---

5. Wilayah Administrasi (-100%)

   Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

   Ditemukan dalam UU 26 TAHUN 2004

   ---

6. Wilayah Administrasi (-100%)

   Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

   Ditemukan dalam UU 27 TAHUN 2000

   ---

7. Dana otonomi khusus (-100%)

   Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

   Ditemukan dalam UU 45 TAHUN 2007

   ---

8. Dana Otonomi Khusus (-100%)

   Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

   Ditemukan dalam 76/PMK.07/2022

   ---

9. Dana Otonomi Khusus (-100%)

   Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

   Ditemukan dalam PP 107 TAHUN 2021

   ---

10. Kecamatan (distrik) (-100%)

    Kecamatan yang selanjutnya disebut distrik adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomis Khusus bagi Provinsi Papua.

    Ditemukan dalam PERPRES 32 TAHUN 2015

    ---