Teks lengkap:

Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.

Ditemukan dalam:

1. PP 43 TAHUN 2008

1. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah (100%)

   Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.

   Ditemukan dalam PP 43 TAHUN 2008

   ---

2. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah (98%)

   Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.

   Ditemukan dalam PP 43 TAHUN 2008

   ---

3. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah (96%)

   Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.

   Ditemukan dalam PP 43 TAHUN 2008

   ---

4. Hak guna pakai air (95%)

   Hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.

   Ditemukan dalam UU 7 TAHUN 2004

   ---

5. Izin pemakaian air tanah (95%)

   Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.

   Ditemukan dalam PP 43 TAHUN 2008

   ---

6. Izin pengusahaan air tanah (92%)

   Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.

   Ditemukan dalam PP 43 TAHUN 2008

   ---

7. Hak guna usaha air (92%)

   Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.

   Ditemukan dalam UU 7 TAHUN 2004

   ---

8. Hak guna pakai air untuk irigasi (91%)

   Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.

   Ditemukan dalam PP 20 TAHUN 2006

   ---

9. Hak Guna Pakai Air (HGPA) (91%)

   Hak Guna Pakai Air yang selanjutnya disingkat HGPA adalah hak untuk memperoleh dan memakai Air.

   Ditemukan dalam PP 69 TAHUN 2014

   ---

10. Hak guna air untuk irigasi (90%)

    Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.

    Ditemukan dalam PP 20 TAHUN 2006

    ---