Teks lengkap:

Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan.

Ditemukan dalam:

1. PP 26 TAHUN 2021

1. Hak Guna Usaha (HGU) (-100%)

   Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan, atau peternakan.

   Ditemukan dalam PP 26 TAHUN 2021

   ---

2. Hak Guna Usaha Air (HGUA) (-100%)

   Hak Guna Usaha Air yang selanjutnya disingkat HGUA adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan Air.

   Ditemukan dalam PP 69 TAHUN 2014

   ---

3. Tanah negara (-100%)

   Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara, dapat juga berupa kawasan hutan, sedangkan tanah hak berupa Hak Ulayat, Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atau Hak Adat lainnya.

   Ditemukan dalam PP 2 TAHUN 1999

   ---

4. Hak Guna Pakai Air (HGPA) (-100%)

   Hak Guna Pakai Air yang selanjutnya disingkat HGPA adalah hak untuk memperoleh dan memakai Air.

   Ditemukan dalam PP 69 TAHUN 2014

   ---

5. Tanah Telantar (-100%)

   Tanah Telantar adalah Tanah hak, Tanah Hak Pengelolaan, atau Tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas Tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara.

   Ditemukan dalam PP 18 TAHUN 2021

   ---

6. Tanah Telantar (-100%)

   Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

   Ditemukan dalam UU 41 TAHUN 2009

   ---

7. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (-100%)

   Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

   Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 1997

   ---

8. Izin Lokasi (-100%)

   Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

   Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 2021

   ---

9. Pemegang hak atas tanah (-100%)

   Pemegang hak atas tanah adalah pemegang Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

   Ditemukan dalam PP 36 TAHUN 1998

   ---

10. Pemegang Hak Pengelolaan (-100%)

    Pemegang Hak Pengelolaan adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau badan lain yang diberi pelimpahan kewenangan pelaksanaan sebagian hak menguasai dari Negara atas tanah Negara dengan pemberian Hak Pengelolaan.

    Ditemukan dalam PP 36 TAHUN 1998

    ---