Teks lengkap:

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Ditemukan dalam:

1. UU 7 TAHUN 1989

1. Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (-100%)

   Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

   Ditemukan dalam UU 7 TAHUN 1989

   ---

2. Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial (-100%)

   Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

   Ditemukan dalam UU 2 TAHUN 2004

   ---

3. Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali (-100%)

   Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. - 32 -

   Ditemukan dalam UU 14 TAHUN 2002

   ---

4. Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku (-100%)

   Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.

   Ditemukan dalam UU 37 TAHUN 2004

   ---

5. Pelanggaran pidana Pemilu (-100%)

   Pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

   Ditemukan dalam UU 10 TAHUN 2008

   ---

6. Pengadilan Khusus (-100%)

   Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

   Ditemukan dalam UU 50 TAHUN 2009 dan UU 51 TAHUN 2009

   ---

7. Pengadilan Khusus (-100%)

   Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang- undang.

   Ditemukan dalam UU 49 TAHUN 2009

   ---

8. Pengadilan Khusus (-100%)

   Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

   Ditemukan dalam UU 48 TAHUN 2009

   ---

9. Penyerahan perkara (-100%)

   Penyerahan perkara adalah tindakan Perwira Penyerah Perkara untuk menyerahkan perkara pidana kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang, dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

   Ditemukan dalam UU 31 TAHUN 1997

   ---

10. Penghentian penuntutan (-100%)

    Penghentian penuntutan adalah tindakan Perwira Penyerah Perkara untuk tidak menyerahkan perkara pidana ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang karena tidak terdapat cukup bukti atau perbuatannya ternyata bukan merupakan tindak pidana dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

    Ditemukan dalam UU 31 TAHUN 1997

    ---