Teks lengkap:

Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;

Ditemukan dalam:

1. PP 27 TAHUN 1999

1. Instansi yang berwenang (100%)

   Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;

   Ditemukan dalam PP 27 TAHUN 1999

   ---

2. Izin usaha dan/atau kegiatan (87%)

   Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

   Ditemukan dalam UU 32 TAHUN 2009

   ---

3. Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan (86%)

   Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan adalah instansi yang membina secara teknis usaha dan/atau kegiatan dimaksud;

   Ditemukan dalam PP 27 TAHUN 1999

   ---

4. Surat Izin (84%)

   Surat Izin adalah pernyataan tertulis dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang memberikan izin yang berisi tentang diizinkannya penyelenggaraan suatu kegiatan keramaian umum dan/atau kegiatan masyarakat lainnya.

   Ditemukan dalam PP 60 TAHUN 2017

   ---

5. Izin Usaha dan/atau Kegiatan (83%)

   Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan. 2012, No. 47 3

   Ditemukan dalam PP 27 TAHUN 2012

   ---

6. Izin Usaha Peternakan (83%)

   Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat lain yang diberi wewenang olehnya, yang memberikan hak untuk melaksanakan perusahaan peternakan;

   Ditemukan dalam PP 16 TAHUN 1977

   ---

7. Pejabat Polri Yang Berwenang (82%)

   Pejabat Polri Yang Berwenang adalah pejabat Polri yang ditunjuk untuk mengeluarkan izin kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, serta memberikan STTP kegiatan politik.

   Ditemukan dalam PP 60 TAHUN 2017

   ---

8. Pemrakarsa (82%)

   Pemrakarsa adalah setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha atau bentuk usaha tetap yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

   Ditemukan dalam PP 6 TAHUN 2020

   ---

9. Instansi yang berwenang (82%)

   Instansi yang berwenang adalah instansi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertugas membina dan/atau menyelenggarakan bangunan gedung dengan fungsi khusus.

   Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 2002

   ---

10. Izin Usaha (82%)

    Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

    Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 2018

    ---