Teks lengkap:

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.

Ditemukan dalam:

1. 216/PMK.07/2021

1. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) (100%)

   Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.

   Ditemukan dalam 216/PMK.07/2021

   ---

2. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan selanjutnya disingkat IIUPH (IIUPH) (100%)

   Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan selanjutnya disingkat IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.

   Ditemukan dalam 131/PMK.07/2019, /PMK.07/2021, dan 1 dokumen lainnya

   ---

3. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, selanjutnya disebut IIUPH, (IIUPH,) (98%)

   Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, selanjutnya disebut IIUPH, adalah pungutan yang dikenakan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.

   Ditemukan dalam PP 55 TAHUN 2005

   ---

4. Iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH) (98%)

   Iuran izin usaha pemanfaatan hutan yang selanjutnya disingkat IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutan tertentu.

   Ditemukan dalam PP 6 TAHUN 2007

   ---

5. Izin pinjam pakai kawasan hutan (88%)

   Izin pinjam pakai kawasan hutan adalah izin penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan setelah dipenuhinya seluruh kewajiban dalam persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.

   Ditemukan dalam 91/PMK.02/2009

   ---

6. Provisi sumber daya hutan (PSDH) (88%)

   Provisi sumber daya hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.

   Ditemukan dalam PP 6 TAHUN 2007

   ---

7. Izin usaha pemanfaatan kawasan (IUPK) (87%)

   Izin usaha pemanfaatan kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.

   Ditemukan dalam PP 6 TAHUN 2007

   ---

8. Wajib Bayar (86%)

   Wajib Bayar adalah pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan sesuai ketentuan perundang- undangan yang melakukan kewajiban membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.

   Ditemukan dalam 91/PMK.02/2009

   ---

9. PSDH (86%)

   PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.

   Ditemukan dalam 23/PMK.011/2011

   ---

10. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (IUPJL) (86%)

    Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.

    Ditemukan dalam PP 6 TAHUN 2007

    ---