Teks lengkap:

Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.

Ditemukan dalam:

1. PP 6 TAHUN 2007

1. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (IUPJL) (100%)

   Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.

   Ditemukan dalam PP 6 TAHUN 2007

   ---

2. Izin usaha pemanfaatan kawasan (IUPK) (98%)

   Izin usaha pemanfaatan kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.

   Ditemukan dalam PP 6 TAHUN 2007

   ---

3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK dan/atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disebut IUPHHBK) (90%)

   Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK dan/atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disebut IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

   Ditemukan dalam PP 6 TAHUN 2007

   ---

4. Izin pemanfaatan hutan (90%)

   Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.

   Ditemukan dalam PP 6 TAHUN 2007

   ---

5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (88%)

   Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

   Ditemukan dalam 139/PMK.03/2014

   ---

6. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (88%)

   Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.

   Ditemukan dalam UU 18 TAHUN 2013

   ---

7. Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha (88%)

   Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri untuk menjalankan kegiatan usaha yang telah terbangun dan/atau beroperasi di kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi.

   Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 2021

   ---

8. Izin Usaha Kawasan Industri (dengan IUKI) (88%)

   Izin Usaha Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUKI adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

   Ditemukan dalam PP 2 TAHUN 2017

   ---

9. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (87%)

   Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

   Ditemukan dalam 23/PMK.011/2011

   ---

10. Izin Usaha Kawasan Industri, (dengan IUKI,) (87%)

    Izin Usaha Kawasan Industri, yang selanjutnya disingkat dengan IUKI, adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

    Ditemukan dalam PP 142 TAHUN 2015

    ---