Teks lengkap:

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.

Ditemukan dalam:

1. 110/PMK.04/2019

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, (Kawasan Bebas) (-100%)

   Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.

   Ditemukan dalam 110/PMK.04/2019

   ---

2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, (Kawasan Bebas,) (-100%)

   Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.

   Ditemukan dalam 152/PMK.04/2010

   ---

3. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Bebas) (-100%)

   Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.

   Ditemukan dalam 146/PMK.011/2010

   ---

4. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (-100%)

   Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

   Ditemukan dalam 143/PMK.04/2011

   ---

5. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, (Kawasan Bebas,) (-100%)

   Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.

   Ditemukan dalam PP 10 TAHUN 2012

   ---

6. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (sebagai Kawasan Bebas,) (-100%)

   Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.

   Ditemukan dalam 39/PMK.03/2018 dan 62/PMK.03/2012

   ---

7. Kawasan yang ditetapkan sebagai daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, (sebagai Kawasan Bebas,) (-100%)

   Kawasan yang ditetapkan sebagai daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.

   Ditemukan dalam PP 2 TAHUN 2009

   ---

8. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) (-100%)

   Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

   Ditemukan dalam PERPRES 87 TAHUN 2011

   ---

9. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Kawasan Bebas,) (-100%)

   Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas, adalah 4 suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.

   Ditemukan dalam 48/PMK.04/2012

   ---

10. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Bebas) (-100%)

    Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.

    Ditemukan dalam 122/PMK.04/2021, 171/PMK.04/2019, dan 11 dokumen lainnya

    ---