Teks lengkap:

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Ditemukan dalam:

1. PP 58 TAHUN 2005

1. Kebijakan Umum APBD (KUA) (100%)

   Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

   Ditemukan dalam PP 58 TAHUN 2005

   ---

2. Kebijakan Umum APBD (KUA) (100%)

   Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

   Ditemukan dalam PP 12 TAHUN 2019

   ---

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (RKPD,) (83%)

   Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk periode 1 (satu) tahun.

   Ditemukan dalam PP 20 TAHUN 2004

   ---

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (82%)

   Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk periode 1 (satu) tahun.

   Ditemukan dalam 76/PMK.07/2022 dan 8/PMK.07/2023

   ---

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut RKPD, (RKPD,) (82%)

   Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk periode 1 (satu) tahun.

   Ditemukan dalam UU 33 TAHUN 2004

   ---

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi, (RKPD Provinsi,) (82%)

   Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan di tingkat provinsi untuk periode 1 (satu) tahun.

   Ditemukan dalam PP 78 TAHUN 2014

   ---

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (82%)

   Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk periode 1 (satu) tahun.

   Ditemukan dalam PP 107 TAHUN 2021

   ---

8. Rencana Kerja Pemerintah, (RKP,) (82%)

   Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

   Ditemukan dalam 168/PMK.07/2009, PP 20 TAHUN 2004, dan 1 dokumen lainnya

   ---

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten, (RKPD Kabupaten,) (82%)

   Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten, adalah dokumen perencanaan di tingkat kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.

   Ditemukan dalam PP 78 TAHUN 2014

   ---

10. Rencana Kerja Pemerintah, (RKP,) (82%)

    Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

    Ditemukan dalam 248/PMK.07/2010 dan PP 78 TAHUN 2014

    ---