Teks lengkap:

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.

Ditemukan dalam:

1. UU 37 TAHUN 2004

1. Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku (-100%)

   Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.

   Ditemukan dalam UU 37 TAHUN 2004

   ---

2. Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial (-100%)

   Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

   Ditemukan dalam UU 2 TAHUN 2004

   ---

3. Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (-100%)

   Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

   Ditemukan dalam UU 7 TAHUN 1989

   ---

4. Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali (-100%)

   Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. - 32 -

   Ditemukan dalam UU 14 TAHUN 2002

   ---

5. Tindak pidana tersebut dalam Pasal 11 Undang-undang ini (-100%)

   Tindak pidana tersebut dalam Pasal 11 Undang-undang ini adalah kejahatan.

   Ditemukan dalam UU 1 TAHUN 1973

   ---

6. Tindak pidana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah (-100%)

   Tindak pidana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah adalah perbuatan yang oleh Undang-undang ini digolongkan ke dalam jenis pelanggaran yang dikenakan pidana.

   Ditemukan dalam UU 6 TAHUN 1984

   ---

7. Koperasi yang akta pendiriannya disahkan menurut ketentuan Undang- undang ini (-100%)

   Koperasi yang akta pendiriannya disahkan menurut ketentuan Undang- undang ini adalah Badan Hukum.

   Ditemukan dalam UU 12 TAHUN 1967

   ---

8. Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat (-100%)

   Salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-undang ini, yaitu yang mengatur lembaga parate executie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement) dan

   Ditemukan dalam UU 4 TAHUN 1996

   ---

9. Ketentuan pidana yang dikenakan dalam Pasal-pasal tersebut (-100%)

   Ketentuan pidana yang dikenakan dalam Pasal-pasal tersebut adalah sesuai dengan ketentuan

   Ditemukan dalam PP 8 TAHUN 1981

   ---

10. Pelanggaran pidana Pemilu (-100%)

    Pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

    Ditemukan dalam UU 10 TAHUN 2008

    ---