Teks lengkap:

Kedudukan Menteri adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perum yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau Peraturan Pemerintah tentang Pendiriannya.

Ditemukan dalam:

1. UU 19 TAHUN 2003

1. Kedudukan Menteri (-100%)

   Kedudukan Menteri adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perum yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau Peraturan Pemerintah tentang Pendiriannya.

   Ditemukan dalam UU 19 TAHUN 2003

   ---

2. Rapat Umum Pemegang Saham, (RUPS,) (-100%)

   Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

   Ditemukan dalam UU 40 TAHUN 2007

   ---

3. Rapat Umum Pemegang Saham, (RUPS,) (-100%)

   Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

   Ditemukan dalam UU 11 TAHUN 2020

   ---

4. Menteri (-100%)

   Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam PP 77 TAHUN 2012

   ---

5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (-100%)

   Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

   Ditemukan dalam 179/PMK.02/2022

   ---

6. Rapat Umum Pemegang Saham, (RUPS,) (-100%)

   Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar.

   Ditemukan dalam 17/PMK.02/2010…, 17/PMK.03/2010, dan 1 dokumen lainnya

   ---

7. Menteri (-100%)

   Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemilik modal pada Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam PP 35 TAHUN 2018, PP 41 TAHUN 2008, dan 2 dokumen lainnya

   ---

8. Menteri (-100%)

   Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemilik modal pada Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam PP 72 TAHUN 2010

   ---

9. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (-100%)

   Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

   Ditemukan dalam PP 47 TAHUN 2012

   ---

10. Rapat Umum Anggota (dengan RUA) (-100%)

    Rapat Umum Anggota yang selanjutnya disingkat dengan RUA adalah Organ Usaha Bersama yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini dan Anggaran Dasar.

    Ditemukan dalam PP 87 TAHUN 2019

    ---