Teks lengkap:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Ditemukan dalam:

1. UU 4 TAHUN 2004

1. Kekuasaan kehakiman (100%)

   Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam UU 4 TAHUN 2004

   ---

2. Kekuasaan Kehakiman (97%)

   Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam UU 48 TAHUN 2009

   ---

3. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim (86%)

   Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

   Ditemukan dalam UU 4 TAHUN 2004

   ---

4. Mahkamah Konstitusi (83%)

   Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 48 TAHUN 2009

   ---

5. Mahkamah Konstitusi (83%)

   Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 24 TAHUN 2003 dan UU 8 TAHUN 2011

   ---

6. Peradilan Tata Usaha Negara (82%)

   Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

   Ditemukan dalam UU 5 TAHUN 1986

   ---

7. Mahkamah Agung (82%)

   Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 22 TAHUN 2004 dan UU 48 TAHUN 2009

   ---

8. Mahkamah Agung (82%)

   Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 5 TAHUN 2004, UU 50 TAHUN 2009, dan 1 dokumen lainnya

   ---

9. Mahkamah Agung (82%)

   Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 49 TAHUN 2009

   ---

10. Partai Politik (82%)

    Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Ditemukan dalam PP 83 TAHUN 2012, UU 1 TAHUN 2015, dan 2 dokumen lainnya

    ---