Teks lengkap:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Ditemukan dalam:

1. UU 48 TAHUN 2009

1. Kekuasaan Kehakiman (-100%)

   Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam UU 48 TAHUN 2009

   ---

2. Kekuasaan kehakiman (-100%)

   Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam UU 4 TAHUN 2004

   ---

3. Mahkamah Konstitusi (-100%)

   Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 48 TAHUN 2009

   ---

4. Negara (-100%)

   Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 34 TAHUN 2004

   ---

5. Mahkamah Konstitusi (-100%)

   Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 24 TAHUN 2003 dan UU 8 TAHUN 2011

   ---

6. Mahkamah Agung (-100%)

   Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 22 TAHUN 2004 dan UU 48 TAHUN 2009

   ---

7. Mahkamah Agung (-100%)

   Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 5 TAHUN 2004, UU 50 TAHUN 2009, dan 1 dokumen lainnya

   ---

8. Mahkamah Agung (-100%)

   Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 49 TAHUN 2009

   ---

9. Pemerintah (-100%)

   Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 31 TAHUN 2009 dan UU 4 TAHUN 2011

   ---

10. Pemerintah (-100%)

    Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Ditemukan dalam PP 2 TAHUN 2015 dan UU 7 TAHUN 2012

    ---