Teks lengkap:

Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Ditemukan dalam:

1. PP 54 TAHUN 2017

1. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah (KPM) (-100%)

   Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

   Ditemukan dalam PP 54 TAHUN 2017

   ---

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (-100%)

   Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

   Ditemukan dalam PP 54 TAHUN 2017

   ---

3. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (-100%)

   Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

   Ditemukan dalam PP 58 TAHUN 2005

   ---

4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (-100%)

   Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintahan daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintahan daerah yang dipisahkan.

   Ditemukan dalam PP 28 TAHUN 2012

   ---

5. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

   Ditemukan dalam 24/PMK.07/2020

   ---

6. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

   Ditemukan dalam PP 18 TAHUN 2016 dan PP 38 TAHUN 2017

   ---

7. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

   Ditemukan dalam PERPRES 16 TAHUN 2018, PERPRES 3 TAHUN 2016, dan 67 dokumen lainnya

   ---

8. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

   Ditemukan dalam PERPRES 42 TAHUN 2020

   ---

9. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

   Ditemukan dalam 119/PMK.07/2021 dan 123/PMK.03/2020

   ---

10. Pemerintah Daerah (-100%)

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

    Ditemukan dalam PERPRES 14 TAHUN 2017, PERPRES 146 TAHUN 2015, dan 95 dokumen lainnya

    ---