Teks lengkap:

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Ditemukan dalam:

1. PP 35 TAHUN 2010
2. UU 20 TAHUN 2009

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) (100%)

   Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

   Ditemukan dalam PP 35 TAHUN 2010 dan UU 20 TAHUN 2009

   ---

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) (97%)

   Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

   Ditemukan dalam 113/PMK.04/2017

   ---

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) (97%)

   Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

   Ditemukan dalam PP 60 TAHUN 2017

   ---

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) (97%)

   Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

   Ditemukan dalam PP 59 TAHUN 2013

   ---

5. Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Polri,) (96%)

   Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Polri, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan 3 dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

   Ditemukan dalam PP 2 TAHUN 2015

   ---

6. Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Polri,) (96%)

   Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Polri, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

   Ditemukan dalam UU 7 TAHUN 2012

   ---

7. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) (95%)

   Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

   Ditemukan dalam 178/PMK.05/2022 dan 218/PMK.07/2022

   ---

8. Fungsi Kepolisian (94%)

   Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

   Ditemukan dalam PP 43 TAHUN 2012

   ---

9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (92%)

   Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

   Ditemukan dalam UU 22 TAHUN 2009

   ---

10. Fungsi kepolisian (90%)

    Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 1997

    ---