Teks lengkap:

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah hak Pemerintah Daerah Provinsi Papua untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Ditemukan dalam:

1. PP 106 TAHUN 2021

1. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua (-100%)

   Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah hak Pemerintah Daerah Provinsi Papua untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

   Ditemukan dalam PP 106 TAHUN 2021

   ---

2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua (-100%)

   Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua.

   Ditemukan dalam 76/PMK.07/2022 dan 8/PMK.07/2023

   ---

3. Pemerintah Daerah Provinsi Papua (-100%)

   Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Papua.

   Ditemukan dalam PP 106 TAHUN 2021, PP 107 TAHUN 2021, dan 1 dokumen lainnya

   ---

4. Otonomi Khusus (-100%)

   Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.

   Ditemukan dalam 76/PMK.07/2022, PP 106 TAHUN 2021, dan 1 dokumen lainnya

   ---

5. Pemerintah Daerah Provinsi (-100%)

   Pemerintah Daerah Provinsi adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

   Ditemukan dalam PERPRES 55 TAHUN 2022

   ---

6. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

   Ditemukan dalam UU 18 TAHUN 2019

   ---

7. Perangkat Daerah Provinsi (-100%)

   Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

   Ditemukan dalam PP 18 TAHUN 2016

   ---

8. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

   Ditemukan dalam 24/PMK.07/2020

   ---

9. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

   Ditemukan dalam PP 18 TAHUN 2016 dan PP 38 TAHUN 2017

   ---

10. Pemerintah Daerah (-100%)

    Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

    Ditemukan dalam PERPRES 16 TAHUN 2018, PERPRES 3 TAHUN 2016, dan 67 dokumen lainnya

    ---