Teks lengkap:

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Ditemukan dalam:

1. UU 22 TAHUN 2007

1. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, (KPU,) (100%)

   Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

   Ditemukan dalam UU 22 TAHUN 2007

   ---

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, (KPU,) (100%)

   Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

   Ditemukan dalam UU 10 TAHUN 2008

   ---

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, (KPU,) (97%)

   Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

   Ditemukan dalam UU 8 TAHUN 2012

   ---

4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) (90%)

   Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

   Ditemukan dalam 181/PMK.05/2022 dan UU 7 TAHUN 2017

   ---

5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) (88%)

   Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

   Ditemukan dalam UU 1 TAHUN 2015

   ---

6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, (KPU Provinsi,) (84%)

   Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

   Ditemukan dalam UU 8 TAHUN 2012

   ---

7. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, (PPLN,) (84%)

   Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.

   Ditemukan dalam UU 10 TAHUN 2008 dan UU 22 TAHUN 2007

   ---

8. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, (KPU,) (83%)

   Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD.

   Ditemukan dalam UU 22 TAHUN 2003

   ---

9. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU, (KPU,) (83%)

   Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

   Ditemukan dalam 164/PMK.05/2011

   ---

10. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, (PPLN,) (83%)

    Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.

    Ditemukan dalam UU 8 TAHUN 2012

    ---