Teks lengkap:

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut KSAP, adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berfungsi menyusun dan mengembangkan SAP.

Ditemukan dalam:

1. PP 24 TAHUN 2005

1. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut KSAP, (KSAP,) (-100%)

   Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut KSAP, adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berfungsi menyusun dan mengembangkan SAP.

   Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 2005

   ---

2. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, (KSAP,) (-100%)

   Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat KSAP, adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bertugas menyusun SAP.

   Ditemukan dalam PP 71 TAHUN 2010

   ---

3. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, (RKA-KL,) (-100%)

   Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah rencana dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

   Ditemukan dalam PP 23 TAHUN 2005

   ---

4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, (RKA-KL,) (-100%)

   Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

   Ditemukan dalam PP 6 TAHUN 2011

   ---

5. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, (BPK,) (-100%)

   Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 27 TAHUN 2009

   ---

6. Badan Pemeriksa Keuangan, (BPK,) (-100%)

   Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 15 TAHUN 2006

   ---

7. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, (BPK,) (-100%)

   Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam PP 83 TAHUN 2012

   ---

8. Komite Profesi Akuntan Publik (Komite,) (-100%)

   Komite Profesi Akuntan Publik yang selanjutnya disebut Komite, adalah komite yang bersifat independen yang dibentuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

   Ditemukan dalam PP 84 TAHUN 2012

   ---

9. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (-100%)

   Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 17 TAHUN 2014

   ---

10. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (-100%)

    Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Ditemukan dalam 109/PMK.09/2021

    ---