Teks lengkap:

Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Ditemukan dalam:

1. 238/PMK.02/2015

1. Kontrak Tahun Jamak (100%)

   Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

   Ditemukan dalam 238/PMK.02/2015

   ---

2. Kontrak Tahun Jamak (90%)

   Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atas beban anggaran.

   Ditemukan dalam 154/PMK.05/2014

   ---

3. Kontrak tahun jamak (90%)

   Kontrak tahun jamak adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atas beban anggaran.

   Ditemukan dalam 154/PMK.05/2013

   ---

4. Kontrak tahun tunggal (88%)

   Kontrak tahun tunggal adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran.

   Ditemukan dalam 154/PMK.05/2013

   ---

5. Kontrak Tahun Tunggal (88%)

   Kontrak Tahun Tunggal adalah Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran.

   Ditemukan dalam 154/PMK.05/2014

   ---

6. Kontrak Tahun Jamak (88%)

   Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

   Ditemukan dalam 60/PMK.02/2018

   ---

7. Kegiatan Tahun Jamak (87%)

   Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

   Ditemukan dalam PP 12 TAHUN 2019

   ---

8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) (81%)

   Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

   Ditemukan dalam 76/PMK.07/2022, 8/PMK.07/2023, dan 3 dokumen lainnya

   ---

9. Alokasi Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (Alokasi Anggaran BUN) (80%)

   Alokasi Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran BUN adalah pagu alokasi anggaran BA BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

   Ditemukan dalam 187/PMK.07/2017, 231/PMK.02/2015, dan 1 dokumen lainnya

   ---

10. Standar Biaya Keluaran untuk Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) (80%)

    Standar Biaya Keluaran untuk Sub Keluaran Penelitian yang selanjutnya disingkat SBK SKP adalah besaran biaya yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk menghasilkan sub keluaran penelitian yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Ditemukan dalam 203/PMK.05/2020

    ---