Teks lengkap:

Konvensi adalah Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konpensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.

Ditemukan dalam:

1. PP 7 TAHUN 2019
2. UU 1 TAHUN 2018

1. Konvensi (-100%)

   Konvensi adalah Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konpensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.

   Ditemukan dalam PP 7 TAHUN 2019 dan UU 1 TAHUN 2018

   ---

2. Konvensi (-100%)

   Konvensi adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang.

   Ditemukan dalam PP 36 TAHUN 2002

   ---

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (-100%)

   Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat NKRI adalah Negara Kesatuan 2016, No. 1162 Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam 123/PMK.08/2016

   ---

4. Komisi Yudisial (-100%)

   Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 48 TAHUN 2009, UU 49 TAHUN 2009, dan 2 dokumen lainnya

   ---

5. Komisi Yudisial (-100%)

   Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 22 TAHUN 2004

   ---

6. Mahkamah Konstitusi (-100%)

   Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 24 TAHUN 2003 dan UU 8 TAHUN 2011

   ---

7. Provinsi Jawa Barat (-100%)

   Provinsi Jawa Barat adalah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950).

   Ditemukan dalam UU 12 TAHUN 2007

   ---

8. Mahkamah Konstitusi (-100%)

   Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 48 TAHUN 2009

   ---

9. ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, PERUM (-100%)

   ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun

   Ditemukan dalam PP 18 TAHUN 1972

   ---

10. Mahkamah Agung (-100%)

    Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Ditemukan dalam UU 5 TAHUN 2004, UU 50 TAHUN 2009, dan 1 dokumen lainnya

    ---