Teks lengkap:

Kota Tangerang adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Ditemukan dalam:

1. UU 23 TAHUN 2000

1. Kota Tangerang (100%)

   Kota Tangerang adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

   Ditemukan dalam UU 23 TAHUN 2000

   ---

2. Kota Cilegon (96%)

   Kota Cilegon adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

   Ditemukan dalam UU 23 TAHUN 2000

   ---

3. Kabupaten Lahat (90%)

   Kabupaten Lahat adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan.

   Ditemukan dalam UU 8 TAHUN 2001

   ---

4. Kota Pangkalpinang (89%)

   Kota Pangkalpinang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

   Ditemukan dalam PP 79 TAHUN 2007

   ---

5. Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang (89%)

   Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;

   Ditemukan dalam UU 2 TAHUN 1993

   ---

6. Kabupaten Musi Rawas (89%)

   Kabupaten Musi Rawas adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Selatan.

   Ditemukan dalam UU 7 TAHUN 2001

   ---

7. Kabupaten Buton (89%)

   Kabupaten Buton adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Buton

   Ditemukan dalam UU 13 TAHUN 2001

   ---

8. Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (89%)

   Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Jawa Barat.

   Ditemukan dalam UU 15 TAHUN 1999 dan UU 15 TAHUN 1999

   ---

9. Propinsi Sumatera Selatan (89%)

   Propinsi Sumatera Selatan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

   Ditemukan dalam UU 6 TAHUN 2001

   ---

10. Kabupaten Muara Enim (88%)

    Kabupaten Muara Enim adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Selatan.

    Ditemukan dalam UU 6 TAHUN 2001

    ---