Teks lengkap:

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat di lingkungan SKPKD yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

Ditemukan dalam:

1. 64/PMK.05/2013

1. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) (-100%)

   Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat di lingkungan SKPKD yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

   Ditemukan dalam 64/PMK.05/2013

   ---

2. Kuasa Bendahara Umum Daerah, (Kuasa BUD,) (-100%)

   Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUD, adalah pejabat di lingkungan SKPKD yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

   Ditemukan dalam 85/PMK.03/2019

   ---

3. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) (-100%)

   Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat di lingkungan SKPKD yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah. 2020, No. 1679

   Ditemukan dalam 231/PMK.07/2020

   ---

4. Bendahara Umum Daerah (BUD) (-100%)

   Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

   Ditemukan dalam 64/PMK.05/2013

   ---

5. Bendahara Umum Daerah, (BUD,) (-100%)

   Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

   Ditemukan dalam 85/PMK.03/2019

   ---

6. Kuasa BUD (-100%)

   Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.

   Ditemukan dalam PP 58 TAHUN 2005

   ---

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (-100%)

   Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

   Ditemukan dalam PP 12 TAHUN 2019

   ---

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (-100%)

   Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

   Ditemukan dalam 64/PMK.05/2013

   ---

9. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD (KPA) (-100%)

   Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

   Ditemukan dalam PERPRES 16 TAHUN 2018

   ---

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, (PPKD,) (-100%)

    Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

    Ditemukan dalam 85/PMK.03/2019

    ---