Teks lengkap:

Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN, adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban APBN.

Ditemukan dalam:

1. 228/PMK.05/2010

1. Kuasa Bendahara Umum Negara, (Kuasa BUN,) (-100%)

   Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN, adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban APBN.

   Ditemukan dalam 228/PMK.05/2010

   ---

2. Kuasa Bendahara Umum Negara, (Kuasa BUN,) (-100%)

   Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN, adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban APBN.

   Ditemukan dalam 63/PMK.05/2010

   ---

3. Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) (-100%)

   Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan/ Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban APBN.

   Ditemukan dalam 11/PMK.011/2014, 23/PMK.011/2012, dan 1 dokumen lainnya

   ---

4. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat, (Kuasa BUN Pusat,) (-100%)

   Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat, adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan/Direktur Pengelolaan Kas Negara/Kepala Subdirektorat Kas Umum Negara yang berwenang menandatangani surat-surat pencairan dana atas beban Rekening KUN.

   Ditemukan dalam 219/PMK.05/2009

   ---

5. Kuasa Bendahara Umum Pusat, (Kuasa BUN) (-100%)

   Kuasa Bendahara Umum Pusat, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan/ 4 Direktur Pengelolaan Kas Negara/Kepala Sub Direktorat Kas Umum Negara yang berwenang menandatangani surat-surat pencairan dana atas beban Rekening KUN;

   Ditemukan dalam 87/PMK.05/2009

   ---

6. Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) (-100%)

   Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

   Ditemukan dalam 261/PMK.011/2010

   ---

7. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, (Kuasa BUN Pusat,) (-100%)

   Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat, adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.

   Ditemukan dalam 03/PMK.05/2010, 115/PMK.05/2016, dan 2 dokumen lainnya

   ---

8. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (Kuasa BUN Pusat) (-100%)

   Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat yang selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara.

   Ditemukan dalam 183/PMK.05/2019

   ---

9. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (Kuasa BUN Pusat) (-100%)

   Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat yang selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.

   Ditemukan dalam 125/PMK.08/2017 dan 188/PMK.05/2017

   ---

10. Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) (-100%)

    Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan pada tingkat pusat, dan Kepala Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara pada tingkat daerah.

    Ditemukan dalam 230/PMK.05/2011

    ---