Teks lengkap:

Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN, adalah Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di daerah.

Ditemukan dalam:

1. 256/PMK.05/2010

1. Kuasa Bendahara Umum Negara, (Kuasa BUN,) (-100%)

   Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN, adalah Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di daerah.

   Ditemukan dalam 256/PMK.05/2010

   ---

2. Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) (-100%)

   Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di daerah.

   Ditemukan dalam 257/PMK.08/2016 dan 30/PMK.08/2012

   ---

3. Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) (-100%)

   Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah.

   Ditemukan dalam 252/PMK.05/2014

   ---

4. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, (Kuasa BUN Pusat,) (-100%)

   Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat, adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.

   Ditemukan dalam 03/PMK.05/2010, 115/PMK.05/2016, dan 2 dokumen lainnya

   ---

5. Kuasa BUN (-100%)

   Kuasa BUN adalah Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di daerah.

   Ditemukan dalam 102/PMK.05/2020

   ---

6. Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) (-100%)

   Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan uang negara.

   Ditemukan dalam 217/PMK.05/2022

   ---

7. Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, (BA-BUN,) (-100%)

   Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut BA-BUN, adalah bagian anggaran yang mengelola Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang berada dalam kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN.

   Ditemukan dalam 8/PMK.05/2010

   ---

8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, (KPPN,) (-100%)

   Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.

   Ditemukan dalam 11/PMK.05/2016

   ---

9. Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) (-100%)

   Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan pada tingkat pusat, dan Kepala Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara pada tingkat daerah.

   Ditemukan dalam 230/PMK.05/2011

   ---

10. Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) (-100%)

    Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah Pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum Negara.

    Ditemukan dalam 162/PMK.05/2013 dan 262/PMK.05/2014

    ---