Teks lengkap:

Kuasa BUN di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Ditemukan dalam:

1. 102/PMK.05/2020

1. Kuasa BUN di Daerah (-100%)

   Kuasa BUN di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

   Ditemukan dalam 102/PMK.05/2020

   ---

2. Kuasa BUN di daerah (-100%)

   Kuasa BUN di daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

   Ditemukan dalam 192/PMK.05/2009

   ---

3. Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah (-100%)

   Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

   Ditemukan dalam 05/PMK.05/2010 dan 5/PMK.05/2010

   ---

4. Kuasa BUN di daerah (-100%)

   Kuasa BUN di daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

   Ditemukan dalam 250/PMK.07/2010, 256/PMK.05/2010, dan 2 dokumen lainnya

   ---

5. Kuasa BUN di Daerah (-100%)

   Kuasa BUN di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

   Ditemukan dalam 183/PMK.05/2019 dan 252/PMK.05/2014

   ---

6. Kuasa Bendahara Umum di Daerah (-100%)

   Kuasa Bendahara Umum di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

   Ditemukan dalam 255/PMK.05/2010

   ---

7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) (-100%)

   Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan fungsi Kuasa BUN.

   Ditemukan dalam /PMK.05/2021

   ---

8. Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) (-100%)

   Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah institusi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendaharawan Umum Negara (BUN) Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

   Ditemukan dalam 180/PMK.08/2012

   ---

9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) (-100%)

   Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN.

   Ditemukan dalam 178/PMK.05/2022, 181/PMK.05/2022, dan 7 dokumen lainnya

   ---

10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) (-100%)

    Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.

    Ditemukan dalam 154/PMK.05/2013 dan 154/PMK.05/2014

    ---