Teks lengkap:

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut KPA BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

Ditemukan dalam:

1. 148/PMK.08/2017

1. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) (-100%)

   Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut KPA BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

   Ditemukan dalam 148/PMK.08/2017

   ---

2. Kuasa Pengguna Anggaran (Kuasa PA) (-100%)

   Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah Pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

   Ditemukan dalam 257/PMK.08/2016 dan 30/PMK.08/2012

   ---

3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (-100%)

   Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran Investasi Pemerintah.

   Ditemukan dalam 53/PMK.05/2020

   ---

4. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) (-100%)

   Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

   Ditemukan dalam 208/PMK.010/2015

   ---

5. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) (-100%)

   Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 5

   Ditemukan dalam 205/PMK.02/2013

   ---

6. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (-100%)

   Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

   Ditemukan dalam 107/PMK.05/2020 dan 95/PMK.05/2021

   ---

7. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (-100%)

   Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

   Ditemukan dalam 218/PMK.02/2011

   ---

8. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (-100%)

   Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

   Ditemukan dalam 134/PMK.010/2020, 66/PMK.03/2022, dan 1 dokumen lainnya

   ---

9. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (-100%)

   Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

   Ditemukan dalam 143/PMK.02/2012 dan 217/PMK.02/2011

   ---

10. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (-100%)

    Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

    Ditemukan dalam 156/PMK.05/2019 dan 212/PMK.05/2020

    ---