Teks lengkap:

Landasan bagi upaya penyelenggaraan pertahanan keamanan negara semata-mata adalah konstitusi Negara Proklamasi itu sendiri, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Bab XII

Ditemukan dalam:

1. UU 20 TAHUN 1982

1. Landasan bagi upaya penyelenggaraan pertahanan keamanan negara semata-mata (-100%)

   Landasan bagi upaya penyelenggaraan pertahanan keamanan negara semata-mata adalah konstitusi Negara Proklamasi itu sendiri, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Bab XII

   Ditemukan dalam UU 20 TAHUN 1982

   ---

2. Dasar Pikiran Negara Republik Indonesia (-100%)

   Dasar Pikiran Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Prinsip ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar

   Ditemukan dalam UU 3 TAHUN 1999

   ---

3. Sebagai landasan yang dipakai dalam menyusun Undang-undang ini (-100%)

   Sebagai landasan yang dipakai dalam menyusun Undang-undang ini adalah Pancasila, Undang-undang Dasar 1945

   Ditemukan dalam UU 5 TAHUN 1979

   ---

4. Negara (-100%)

   Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 34 TAHUN 2004

   ---

5. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (-100%)

   Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

   Ditemukan dalam UU 10 TAHUN 2004

   ---

6. Kekuasaan Kehakiman (-100%)

   Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam UU 48 TAHUN 2009

   ---

7. Mahkamah Konstitusi (-100%)

   Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 48 TAHUN 2009

   ---

8. Mahkamah Konstitusi (-100%)

   Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 24 TAHUN 2003 dan UU 8 TAHUN 2011

   ---

9. Karena tujuan Pemilihan Umum ini (-100%)

   Karena tujuan Pemilihan Umum ini adalah tetap tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka dalam kampanye Pemilihan Umum tidak dibenarkan mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

   Ditemukan dalam PP 1 TAHUN 1976

   ---

10. Rakyat Indonesia (-100%)

    Rakyat Indonesia adalah sumber kekuatan bangsa yang menjadi kekuatan dasar upaya pertahanan keamanan negara.

    Ditemukan dalam UU 20 TAHUN 1982

    ---