Teks lengkap:

Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Ditemukan dalam:

1. UU 5 TAHUN 2014

1. Lembaga Administrasi Negara (LAN) (-100%)

   Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

   Ditemukan dalam UU 5 TAHUN 2014

   ---

2. Lembaga Administrasi Negara (LAN) (-100%)

   Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang.

   Ditemukan dalam PP 11 TAHUN 2017

   ---

3. Lembaga Administrasi Negara (LAN) (-100%)

   Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara.

   Ditemukan dalam PERPRES 79 TAHUN 2018

   ---

4. Badan Kepegawaian Negara (BKN) (-100%)

   Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

   Ditemukan dalam UU 5 TAHUN 2014

   ---

5. Badan Kepegawaian Negara (BKN) (-100%)

   Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.

   Ditemukan dalam PP 11 TAHUN 2017 dan PP 49 TAHUN 2018

   ---

6. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) (-100%)

   Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya disingkat BPPK adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam 37/PMK.07/2019

   ---

7. Lembaga Non Struktural (LNS) (-100%)

   Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga selain kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

   Ditemukan dalam 75/PMK.05/2017

   ---

8. Lembaga Non Struktural (LNS) (-100%)

   Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah Lembaga selain Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

   Ditemukan dalam 77/PMK.05/2017 dan PP 24 TAHUN 2017

   ---

9. Lembaga Non Struktural (LNS) (-100%)

   Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah Lembaga yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden selain Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

   Ditemukan dalam 88/PMK.02/2016 dan 89/PMK.05/2016

   ---

10. Lembaga Non Struktural (LNS) (-100%)

    Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah Lembaga yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden selain Kementerian atau Lembaga Pemerintah nonkementerian yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    Ditemukan dalam PP 21 TAHUN 2016 dan PP 22 TAHUN 2016

    ---