Teks lengkap:

Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.

Ditemukan dalam:

1. PERPRES 50 TAHUN 2011
2. PP 43 TAHUN 2015
3. UU 8 TAHUN 2010

1. Lembaga Pengawas dan Pengatur (-100%)

   Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.

   Ditemukan dalam PERPRES 50 TAHUN 2011, PP 43 TAHUN 2015, dan 1 dokumen lainnya

   ---

2. Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) (-100%)

   Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap PJK.

   Ditemukan dalam UU 9 TAHUN 2013

   ---

3. Otoritas Jasa Keuangan (-100%)

   Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

   Ditemukan dalam 168/PMK.04/2022

   ---

4. Pengawasan Kepatuhan (-100%)

   Pengawasan Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan Pihak Pelapor atas kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi.

   Ditemukan dalam UU 8 TAHUN 2010

   ---

5. Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab Pinjaman Tunai (-100%)

   Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab Pinjaman Tunai adalah kementerian/lembaga negara yang menjadi penanggung jawab dan/atau koordinator atas penyiapan, pelaksanaan, dan pelaporan Pinjaman Tunai.

   Ditemukan dalam 117/PMK.08/2022

   ---

6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (-100%)

   Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

   Ditemukan dalam 188/PMK.05/2017

   ---

7. Penasihat Transaksi (-100%)

   Penasihat Transaksi adalah pihak yang terdiri atas tenaga ahli, konsultan, dan penasehat, di bidang teknis, keuangan, hukum dan/atau regulasi, lingkungan dan/atau sektor jasa lainnya, baik berupa perorangan atau badan usaha atau lembaga yang bertugas untuk membantu pelaksanaan fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi.

   Ditemukan dalam 220/PMK.08/2022

   ---

8. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (-100%)

   Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

   Ditemukan dalam 27/PMK.08/2022

   ---

9. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (-100%)

   Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

   Ditemukan dalam /PMK.08/2021

   ---

10. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (-100%)

    Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

    Ditemukan dalam 211/PMK.08/2020 dan 98/PMK.08/2020

    ---