Teks lengkap:

Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

Ditemukan dalam:

1. PP 39 TAHUN 2005

1. Lembaga Pengawas Perbankan, (LPP,) (100%)

   Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

   Ditemukan dalam PP 39 TAHUN 2005

   ---

2. Lembaga Pengawas Perbankan, (LPP,) (100%)

   Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

   Ditemukan dalam UU 24 TAHUN 2004

   ---

3. Lembaga Keuangan Mikro, (LKM,) (89%)

   Lembaga Keuangan Mikro, yang selanjutnya disingkat LKM, adalah lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro.

   Ditemukan dalam PP 89 TAHUN 2014

   ---

4. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, (LPEI) (89%)

   Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang selanjutnya disingkat LPEI adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

   Ditemukan dalam 162/PMK.06/2010

   ---

5. Otoritas Jasa Keuangan, (OJK,) (88%)

   Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

   Ditemukan dalam PP 89 TAHUN 2014

   ---

6. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) (88%)

   Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

   Ditemukan dalam 260/PMK.06/2015

   ---

7. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, (LPEI,) (88%)

   Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang selanjutnya disingkat LPEI, adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

   Ditemukan dalam 164/PMK.06/2013 dan PP 9 TAHUN 2011

   ---

8. Lembaga Jasa Keuangan (LJK) (88%)

   Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

   Ditemukan dalam 189/PMK.03/2020, 19/PMK.03/2018, dan 1 dokumen lainnya

   ---

9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, (LPEI) (88%)

   Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

   Ditemukan dalam 140/PMK.010/2009

   ---

10. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (87%)

    Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

    Ditemukan dalam 138/PMK.05/2020, 150/PMK.05/2021, dan 3 dokumen lainnya

    ---