Teks lengkap:

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Ditemukan dalam:

1. UU 8 TAHUN 1999

1. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (-100%)

   Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

   Ditemukan dalam UU 8 TAHUN 1999

   ---

2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) (-100%)

   Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

   Ditemukan dalam PP 89 TAHUN 2019

   ---

3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) (-100%)

   Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPKSM adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani Perlindungan Konsumen.

   Ditemukan dalam PP 4 TAHUN 2019

   ---

4. Organisasi Non Pemerintah (-100%)

   Organisasi Non Pemerintah adalah lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan kegiatan yang bersifat nirlaba dan berkedudukan di Indonesia.

   Ditemukan dalam 80/PMK.05/2018

   ---

5. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (-100%)

   Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

   Ditemukan dalam UU 8 TAHUN 1999

   ---

6. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) (-100%)

   Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang selanjutnya disingkat BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan Perlindungan Konsumen.

   Ditemukan dalam PP 4 TAHUN 2019

   ---

7. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (-100%)

   Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

   Ditemukan dalam UU 8 TAHUN 1999

   ---

8. Lembaga Kesejahteraan Sosial (-100%)

   Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

   Ditemukan dalam PP 16 TAHUN 2015 dan UU 11 TAHUN 2009

   ---

9. Lembaga Kesejahteraan Sosial (-100%)

   Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

   Ditemukan dalam PP 39 TAHUN 2012

   ---

10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (-100%)

    Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

    Ditemukan dalam UU 40 TAHUN 2004

    ---