Teks lengkap:

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Ditemukan dalam:

1. PP 44 TAHUN 2008

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, (LPSK,) (-100%)

   Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

   Ditemukan dalam PP 44 TAHUN 2008

   ---

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (-100%)

   Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan pelindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

   Ditemukan dalam UU 12 TAHUN 2022

   ---

3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (-100%)

   Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sesuai dengan ketentuan Undang- Undang mengenai perlindungan saksi dan korban.

   Ditemukan dalam PP 7 TAHUN 2018

   ---

4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (-100%)

   Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai perlindungan Saksi dan Korban.

   Ditemukan dalam PP 35 TAHUN 2020

   ---

5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (-100%)

   Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

   Ditemukan dalam UU 31 TAHUN 2014

   ---

6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (-100%)

   Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

   Ditemukan dalam PP 43 TAHUN 2017

   ---

7. Perlindungan (-100%)

   Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

   Ditemukan dalam UU 31 TAHUN 2014

   ---

8. Pelindungan (-100%)

   Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam UU 12 TAHUN 2022

   ---

9. Pusat Pelayanan Terpadu, (PPT,) (-100%)

   Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT, adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

   Ditemukan dalam PP 9 TAHUN 2008

   ---

10. Pihak Pelapor (-100%)

    Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

    Ditemukan dalam PERPRES 50 TAHUN 2011

    ---