Teks lengkap:

Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ditemukan dalam:

1. UU 48 TAHUN 2009

1. Mahkamah Konstitusi (100%)

   Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 48 TAHUN 2009

   ---

2. Mahkamah Agung (99%)

   Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 22 TAHUN 2004 dan UU 48 TAHUN 2009

   ---

3. Mahkamah Konstitusi (99%)

   Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 24 TAHUN 2003 dan UU 8 TAHUN 2011

   ---

4. Mahkamah Agung (98%)

   Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 5 TAHUN 2004, UU 50 TAHUN 2009, dan 1 dokumen lainnya

   ---

5. Mahkamah Agung (98%)

   Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 49 TAHUN 2009

   ---

6. Komisi Yudisial (94%)

   Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 48 TAHUN 2009, UU 49 TAHUN 2009, dan 2 dokumen lainnya

   ---

7. Komisi Yudisial (94%)

   Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 22 TAHUN 2004

   ---

8. Presiden (91%)

   Presiden adalah Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam PP 1 TAHUN 2010, PP 35 TAHUN 2010, dan 1 dokumen lainnya

   ---

9. Presiden (90%)

   Presiden adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam PP 17 TAHUN 2022 dan UU 3 TAHUN 2022

   ---

10. Pemerintah (90%)

    Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

    Ditemukan dalam PERPRES 62 TAHUN 2013

    ---