Teks lengkap:

Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disingkat MPR, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ditemukan dalam:

1. UU 27 TAHUN 2009

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disingkat MPR, (MPR,) (-100%)

   Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disingkat MPR, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 27 TAHUN 2009

   ---

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disebut MPR, (MPR,) (-100%)

   Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disebut MPR, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 22 TAHUN 2003

   ---

3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (-100%)

   Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disingkat MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3

   Ditemukan dalam UU 17 TAHUN 2014

   ---

4. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, (DPR,) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam PP 83 TAHUN 2012

   ---

5. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, (DPR,) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 27 TAHUN 2009 dan UU 8 TAHUN 2012

   ---

6. Dewan Perwakilan Rakyat, (DPR,) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 7 TAHUN 2012

   ---

7. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, (DPR,) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 10 TAHUN 2008, UU 11 TAHUN 2020, dan 1 dokumen lainnya

   ---

8. Dewan Perwakilan Rakyat, (DPR,) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

   Ditemukan dalam UU 15 TAHUN 2006

   ---

9. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, (DPR,) (-100%)

   Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 13 TAHUN 2008

   ---

10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, (DPRD,) (-100%)

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Ditemukan dalam UU 27 TAHUN 2009

    ---