Teks lengkap:

Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemuda. Bab II...www.djpp.depkumham.go.id depkumham.go.id

Ditemukan dalam:

1. UU 12 TAHUN 2010

1. Menteri (-100%)

   Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemuda. Bab II...www.djpp.depkumham.go.id depkumham.go.id

   Ditemukan dalam UU 12 TAHUN 2010

   ---

2. Menteri (-100%)

   Menteri adalah Menteri Sosial. depkumham.go.id

   Ditemukan dalam PP 42 TAHUN 1981

   ---

3. Menteri (-100%)

   Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan http://www.djpp.depkumham.go.id No. 47, 2009 FINEK. INDUSTRI. Ekonomi. Kawasan Industri. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987) http://www.djpp.depkumham.go.id

   Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 2009

   ---

4. Kementerian Perencanaan (-100%)

   Kementerian Perencanaan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. depkumham.go.id

   Ditemukan dalam PP 90 TAHUN 2010

   ---

5. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan http://www.djpp.depkumham.go.id No. 181, 2008 PORNOGRAFI. Kesusilaan. Anak. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928) http://www.djpp.depkumham.go.id

   Ditemukan dalam UU 44 TAHUN 2008

   ---

6. Pemerintah Daerah (-100%)

   Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan http://www.djpp.depkumham.go.id No. 88, 2008 PEMERINTAHAN. DAERAH. Penanaman Modal. Insentif. Pedoman. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861)

   Ditemukan dalam PP 45 TAHUN 2008

   ---

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD (SKPD) (-100%)

   Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan http://www.djpp.depkumham.go.id No. 19, 2008 PEMERINTAHAN. PEMERINTAH DAERAH. Penyelenggaraan. Evaluasi. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)

   Ditemukan dalam PP 6 TAHUN 2008

   ---

8. Menteri (-100%)

   Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 2019, No. 193

   Ditemukan dalam PP 75 TAHUN 2019

   ---

9. Menteri (-100%)

   Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 2014, No. 126 3

   Ditemukan dalam PP 46 TAHUN 2014

   ---

10. Kementerian Negara, (Kementerian,) (-100%)

    Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 2016, No. 1817

    Ditemukan dalam 181/PMK.06/2016

    ---