Teks lengkap:

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat NKRI adalah Negara Kesatuan 2016, No. 1162 Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ditemukan dalam:

1. 123/PMK.08/2016

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (100%)

   Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat NKRI adalah Negara Kesatuan 2016, No. 1162 Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam 123/PMK.08/2016

   ---

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (97%)

   Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam 141/PMK.08/2017

   ---

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (96%)

   Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945.

   Ditemukan dalam 119/PMK.08/2016 dan 122/PMK.08/2016

   ---

4. Pemerintah Pusat (Pemerintah) (91%)

   Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia 2021, No. 1290 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam 163/PMK.07/2021

   ---

5. Pemerintah Pusat, (Pemerintah) (91%)

   Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2012, No. 46 3

   Ditemukan dalam PP 25 TAHUN 2012

   ---

6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, (Pemerintah,) (90%)

   Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam PP 66 TAHUN 2015 dan UU 11 TAHUN 2010

   ---

7. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, (Pemerintah,) (90%)

   Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam PP 6 TAHUN 2010

   ---

8. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, (Pemerintah,) (90%)

   Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam UU 13 TAHUN 2012

   ---

9. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, (Pemerintah,) (90%)

   Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

   Ditemukan dalam PP 62 TAHUN 2010

   ---

10. Pemerintah Pusat (Pemerintah) (90%)

    Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 2018, No. 1521 kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Ditemukan dalam 145/PMK.07/2018

    ---