Teks lengkap:

Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Ditemukan dalam:

1. 240/PMK.03/2014

1. Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra (-100%)

   Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

   Ditemukan dalam 240/PMK.03/2014

   ---

2. Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra (-100%)

   Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan pemerintah Indonesia dalam perjanjian internasional.

   Ditemukan dalam 189/PMK.03/2020

   ---

3. Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra (-100%)

   Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam Perjanjian Internasional.

   Ditemukan dalam 39/PMK.03/2017

   ---

4. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) (-100%)

   Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.

   Ditemukan dalam 240/PMK.03/2014 dan 60/PMK.03/2014

   ---

5. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) (-100%)

   Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.

   Ditemukan dalam PP 74 TAHUN 2011

   ---

6. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) (-100%)

   Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disingkat P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.

   Ditemukan dalam 192/PMK.03/2018, 1/PMK.06/2013, dan 2 dokumen lainnya

   ---

7. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, (P3B,) (-100%)

   Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, yang selanjutnya disingkat P3B, adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.

   Ditemukan dalam 35/PMK.03/2019

   ---

8. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) (-100%)

   Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra untuk mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak. 4

   Ditemukan dalam 16/PMK.04/2015

   ---

9. Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra (Mitra P3B) (-100%)

   Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang selanjutnya disebut Mitra P3B adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam P3B.

   Ditemukan dalam 49/PMK.03/2019 dan 83/PMK.04/2020

   ---

10. Persetujuan Bersama (-100%)

    Persetujuan Bersama adalah hasil yang telah disepakati dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) oleh pejabat yang berwenang dari Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B sehubungan dengan MAP yang telah dilaksanakan. 4

    Ditemukan dalam 109/PMK.05/2013

    ---