Teks lengkap:

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Ditemukan dalam:

1. PP 29 TAHUN 2021
2. PP 5 TAHUN 2021

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) (-100%)

   Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

   Ditemukan dalam PP 29 TAHUN 2021 dan PP 5 TAHUN 2021

   ---

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) (-100%)

   Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.

   Ditemukan dalam 71/PMK.04/2018

   ---

3. Nomor Induk Berusaha (NIB) (-100%)

   Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

   Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 2018

   ---

4. Nomor Induk Berusaha (NIB) (-100%)

   Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. 2019, No. 1719

   Ditemukan dalam 219/PMK.04/2019

   ---

5. Pendaftaran (-100%)

   Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.

   Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 2018

   ---

6. Perizinan Berusaha (-100%)

   Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

   Ditemukan dalam 143/PMK.02/2021, 180/PMK.02/2021, dan 10 dokumen lainnya

   ---

7. Perizinan Berusaha (-100%)

   Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

   Ditemukan dalam PERPRES 55 TAHUN 2022, PP 12 TAHUN 2021, dan 8 dokumen lainnya

   ---

8. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (-100%)

   Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

   Ditemukan dalam PP 5 TAHUN 2021

   ---

9. Perizinan Berusaha (-100%)

   Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha atau pengusaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

   Ditemukan dalam PP 41 TAHUN 2021

   ---

10. Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) (-100%)

    Nomor Pokok Pengguna Pembebasan yang selanjutnya disingkat NPPP adalah nomor yang berfungsi sebagai pengenal atau identitas pengguna fasilitas Pembebasan Cukai.

    Ditemukan dalam 109/PMK.04/2010 dan 40/PMK.04/2014

    ---