Teks lengkap:

Nomor Pokok Pengguna Pembebasan yang selanjutnya disingkat NPPP adalah nomor yang berfungsi sebagai pengenal atau identitas pengguna fasilitas Pembebasan Cukai.

Ditemukan dalam:

1. 109/PMK.04/2010
2. 40/PMK.04/2014

1. Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) (-100%)

   Nomor Pokok Pengguna Pembebasan yang selanjutnya disingkat NPPP adalah nomor yang berfungsi sebagai pengenal atau identitas pengguna fasilitas Pembebasan Cukai.

   Ditemukan dalam 109/PMK.04/2010 dan 40/PMK.04/2014

   ---

2. Nomor Objek Pajak (NOP) (-100%)

   Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.

   Ditemukan dalam 247/PMK06/2014, 254/PMK.03/2014, dan 1 dokumen lainnya

   ---

3. Nomor Induk Perusahaan Pembebasan (NIPER Pembebasan) (-100%)

   Nomor Induk Perusahaan Pembebasan yang selanjutnya disingkat NIPER Pembebasan adalah nomor identitas yang diberikan kepada Perusahaan yang mendapatkan Pembebasan.

   Ditemukan dalam 254/PMK.04/2011

   ---

4. Nomor Objek Pajak (NOP) (-100%)

   Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

   Ditemukan dalam /PMK.03/2021

   ---

5. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) (-100%)

   Nomor Identitas Kepabeanan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Pengguna Jasa yang telah melakukan Registrasi Kepabeanan untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual.

   Ditemukan dalam 63/PMK.04/2011

   ---

6. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) (-100%)

   Nomor Identitas Kepabeanan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Pengguna Jasa yang telah melakukan Registrasi Kepabeanan untuk mengakses atau berhubungan dengan 3 sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual.

   Ditemukan dalam 59/PMK.04/2014

   ---

7. Nomor Pokok Wajib Pajak (dengan NPWP) (-100%)

   Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau 2018, No. 854 identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

   Ditemukan dalam 66/PMK.04/2018

   ---

8. Angka Pengenal Importir (API) (-100%)

   Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.

   Ditemukan dalam PP 24 TAHUN 2018

   ---

9. Nomor Identitas Peserta Billing (NIPB) (-100%)

   Nomor Identitas Peserta Billing yang selanjutnya disebut NIPB adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas peserta sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system).

   Ditemukan dalam 60/PMK.05/2011

   ---

10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (-100%)

    Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak 2019, No. 1719 sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

    Ditemukan dalam 219/PMK.04/2019

    ---