Teks lengkap:

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditemukan dalam:

1. UU 1 TAHUN 2022

1. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) (100%)

   Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam UU 1 TAHUN 2022

   ---

2. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB) (93%)

   Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

   Ditemukan dalam UU 1 TAHUN 2022

   ---

3. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB) (90%)

   Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

   Ditemukan dalam UU 1 TAHUN 2022

   ---

4. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) (80%)

   Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

   Ditemukan dalam 207/PMK.07/2018

   ---

5. Wajib Bayar PNBP dari KND (Wajib Bayar) (80%)

   Wajib Bayar PNBP dari KND yang selanjutnya disebut Wajib Bayar adalah badan yang mempunyai kewajiban membayar PNBP dari pengelolaan KND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam 179/PMK.02/2022

   ---

6. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (80%)

   Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

   Ditemukan dalam UU 1 TAHUN 2022

   ---

7. Pajak Penghasilan Badan (80%)

   Pajak Penghasilan Badan adalah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

   Ditemukan dalam PP 15 TAHUN 2022

   ---

8. Pajak Penghasilan Badan (80%)

   Pajak Penghasilan Badan adalah Pajak Penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

   Ditemukan dalam PP 37 TAHUN 2018

   ---

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) (80%)

   Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

   Ditemukan dalam 207/PMK.07/2018

   ---

10. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, (SPOP,) (79%)

    Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah.

    Ditemukan dalam PP 55 TAHUN 2016

    ---