Teks lengkap:

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ditemukan dalam:

1. UU 25 TAHUN 2007

1. Otonomi daerah (-100%)

   Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

   Ditemukan dalam UU 25 TAHUN 2007

   ---

2. Otonomi Daerah (-100%)

   Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam PP 6 TAHUN 2008

   ---

3. Otonomi daerah (-100%)

   Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   Ditemukan dalam PP 3 TAHUN 2007, PP 38 TAHUN 2007, dan 2 dokumen lainnya

   ---

4. Otonomi Daerah (-100%)

   Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

   Ditemukan dalam PP 8 TAHUN 2003

   ---

5. Daerah otonom, (daerah,) (-100%)

   Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam PP 7 TAHUN 2008

   ---

6. Daerah Otonom, (Daerah,) (-100%)

   Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang 3 mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam 47/PMK.07/2011

   ---

7. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, (Daerah,) (-100%)

   Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam PP 55 TAHUN 2005, PP 56 TAHUN 2005, dan 1 dokumen lainnya

   ---

8. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, (daerah,) (-100%)

   Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam PP 38 TAHUN 2007, PP 58 TAHUN 2005, dan 24 dokumen lainnya

   ---

9. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, (daerah,) (-100%)

   Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ditemukan dalam PP 41 TAHUN 2007, PP 57 TAHUN 2005, dan 42 dokumen lainnya

   ---

10. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, (Daerah,) (-100%)

    Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

    Ditemukan dalam UU 18 TAHUN 1997

    ---