Teks lengkap:

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Ditemukan dalam:

1. UU 28 TAHUN 2009

1. Pajak Air Tanah (-100%)

   Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

   Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 2009

   ---

2. Pajak Air Permukaan (-100%)

   Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

   Ditemukan dalam UU 28 TAHUN 2009

   ---

3. Pajak Air Tanah (PAT) (-100%)

   Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

   Ditemukan dalam UU 1 TAHUN 2022

   ---

4. Pajak Air Tanah (PAT) (-100%)

   Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

   Ditemukan dalam 195/PMK.02/2017

   ---

5. Pajak Air Tanah, selanjutnya disingkat PAT (PAT) (-100%)

   Pajak Air Tanah, selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

   Ditemukan dalam 9/PMK.02/2016

   ---

6. Pajak Air Permukaan (PAP) (-100%)

   Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

   Ditemukan dalam UU 1 TAHUN 2022

   ---

7. Pajak Air Permukaan (PAP) (-100%)

   Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

   Ditemukan dalam 195/PMK.02/2017

   ---

8. Pajak Air Permukaan, selanjutnya disingkat PAP (PAP) (-100%)

   Pajak Air Permukaan, selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

   Ditemukan dalam 9/PMK.02/2016

   ---

9. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah (-100%)

   Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.

   Ditemukan dalam PP 43 TAHUN 2008

   ---

10. Izin pengusahaan air tanah (-100%)

    Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.

    Ditemukan dalam PP 43 TAHUN 2008

    ---